Internasional Voting

Aksi May Day di Jakarta

admin — Tue, 08 May 2012 09:37:39 +0000

Menurut Rieke, pada May Day tahun ini, para demonstran akan mulai berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, pukul 10.00, lalu bergerak ke Istana. “Setelah itu, sebagian kelompok buruh yang merupakan gabungan dari tiga konfederasi, yaitu KSPI, KSPSI, dan KSBSI, ditambah 7 federasi di luar konfederasi, akan bergegas ke Gelora Bung Karno untuk mengesahkan lahirnya Majelis Pekerja/Buruh Indonesia,” jelas Rieke.

Politisi PDIP itu menegaskan, aksi May Day tetap memperjuangkan penolakan kenaikan bahan bakar minyak, menurunkan harga kebutuhan pokok, memperjuangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, upah layak bagi seluruh buruh dan pekerja Indonesia, serta menolak sistem kerja outsourcing. Sementara itu, dalam catatan Polda Metro Jaya sekitar 52.000 orang dari sejumlah elemen kelompok buruh turun ke jalan. Mereka akan mengepung Jakarta. “Hari ini hari buruh, kita harus menghargai dan menghormati hari buruh sedunia. Jadi, selain mengamankan yang berunjuk rasa, kami juga mengamankan masyarakat lain yang tidak ikut demo, biar seimbang,” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Untung S Radjab.

Buruh yang turun ke jalan bukan hanya dari Jakarta, melainkan juga dari wilayah perbatasan seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor. Untuk mengamankan jalannya demo May Day, sebanyak 16.700 personel gabungan Polri dan TNT dikerahkan. Peralihan arus lalu lintas juga sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi kemacetan yang akan terjadi akibat dampak dari buruh turun ke jalan. “Ada 15 titik yang sudah kami antisipasi, di antaranya mulai dari depan Istana Negara, Bundaran HI, DPR, Kantor Gubernur DKI, kantor KPK, kantor Wapres, dan Mabes Polri. Itu sudah kami siapkan untuk pengalihan arus lain,” kata Direktur Lain Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Dwi Sigit Nurmantyas. Masyarakat pengguna jalan sebaiknya mencari jalan alternatif, sehingga bisa menghindari kemacetan akibat demo.

Kasus Korupsi Angelina Sondakh

admin — Fri, 04 May 2012 07:57:42 +0000

Elza Syarief, kuasa hukum Adjie semasa hidupnya, mengatakan kedua pasangan ini sering bertengkar bahkan menyatakan untuk berpisah. Walaupun dari luar rumah tangga Adjie Massaid bersama Angelina Sondakh taampak serasi. Elza mengaku tahu banyak tentang mereka karena dia ditunjuk Adjie sebagai kuasa hukum percerainnya. Dia juga mengatakan kalau Adjie sempat menyaksikan Angelina memberikan uang dan mendengar Angie bagi-bagi uang di restroom. Adjie pun merasa takut akan persoalan itu.

Elza syarif mengaku tidak memiliki keinginan membuka rencana gugatan cerai Angelina Sondakh pada Adjie Massaid. Elza mengaku tahu rencana itu karena pernah menjadi pengacara almarhum Adjie Massaid. Elza tampaknya kecewa dengan sikap Angie yang dituduh olehnya berbohong saat bersaksi disidang korupsi Muhanmmad Nazarudin sehubungan kasus Wisma Atlet. Sekarang ini, Elza adalah kuasa hukum Nazarudin yang selalu menuduh Angie terlibat dalam masalah korupsinya.

Adjie Massaid dan Angielina Sondakh sempat mengadakan persetujuan soal harta keduanya sebelum berencana untuk berpisah. Akan tetapi sayangnya ketika perjanjian itu belum dilegalkan, Adji sudah meninggal dunia. Elza mengatakan rencana Angie yang mau menggugat cerai Adjie. Sekarang ini, Elza merupakan pengacara M Nazarudin, tersangka kasus korupsi yang juga menuduh Angie ikut terkait di dalamnya.

Penetapan Aburizal Sebagai Capres 2014 Adalah Sesuatu Yang Oligarki

admin — Thu, 03 May 2012 04:01:29 +0000

Penetapan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai capres 2014 dalam rapimnas partai Golkar dinilai membuktikan bahwa kepemimpinan Aburizal oligarki. Hal itu ditegaskan kembali oleh Syamsudin Haris, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengatakan, ketua Umum yang kepemimpinannya oligarkis tidak layak jadi presiden. Ini berlaku untuk semua parpol, tidak hanya untuk Golkar.

Saat Syamsuddin dimintai tanggapan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang akan menetapkan Ical sebagai capres 2014 dalam rapimnasus Juni 2012 . DPP Partai Golkar tak akan membicarakan tokoh lain selain Ical dalam menetapkan capres. Disini Syamsudin menjelaskan, jika pemimpin partai saja sudah oligarki yang suka memaksakan kehendak atau memutuskan sesuatu yang berdasarkan kelompok kecil. Tentu saja hal itu tidak baik dan sangat berbahaya kalau orang tersebut menjadi pemimpin bangsa.

Syamsuddin menambahkan, Aburizal harus dapat berbesar hati dengan memberikan kesempatan kepada tokoh Golkar lainnya untuk maju sebagai capres dari partai Golkar. Menurut Syamsuddin, mekanisme konvensi seperti tahun 2004 lebih baik jika dilakukan kembali dalam penetapan capres 2014.

Sementara itu Syamsuddin pernah mempertanyakan kepada Ical dalam kampanye pilpres. “Apa yang ditawarkan Aburizal? Lapindo aja belum selesai.” Kemudian Ical menjawab “Potensial muncul. Tapi itu lebih kepada tingkat elit dan dalam konteks pencalonan presiden.” Menurut Syamsuddin, jawaban seperti itu bisa menimbulkan perpecahan di internal partai Golkar. Hal tersebutlah yang harus dihindari oleh Ical jika ingin menjadi Presiden.

DPR RI di Atas Angin

admin — Fri, 27 Apr 2012 09:17:47 +0000

Sidang Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN) di Mahkamah Konstitusi (MK) terus dilanjutkan. Sidang kemarin menghadirkan mantan Sekretaris Menteri Kementerian BUMN Said Didu sebagai saksi ahli dalam sidang yang di mohonkan oleh Presiden terhadap DPR dan BPK terkait pembelian tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) itu. Said Didu mengatakan, berdasarkan pengalaman sebagai Sesmen BUMN, pembelian saham Negara oleh BUMN itu selalu di awali kajian bisnis, kemudian sumber pembiayaan biasanya dua, pertama dari pemerintah langsung dan kedua dari BUMN sendiri. “Apabila dari BUMN sendiri maka itu cukup di setujui oleh RUPS dalam hal ini Menteri Negara BUMN. Tapi apabila dari pemerintah maka itu harus persetujuan DPR,” kata Said Didu, saat didepan majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Mahfud MD. Didu menegaskan, penyertaan modal negara selalu di awali dengan usul kementerian atau lembaga kemudian di bahas dalam Komisi DPR terkait, kemudian di bahas dalam Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Terkait dengan jenis transaksi, lanjut Said Didu, pembelian saham itu ada dua. Yakni transaksi langsung (negosiasi / strategi sales) dan transaksi melalui pasar modal. Gugatan SKLN yang diajukan oleh presiden melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM yang mempermasalahkan hasil audit BPK, menurut Said Didu, hasil audit tidak bisa digugat. ‘Ini terkait dengnan pajak, terkait dengan kerugian negara, apabila hasil auditor bisa digugat maka bisa timbulkan ketidakpastian hukum dalam segala hal, yakni penerimaan pajak, tentang kerugian negara,” kata Said Didu. Seperti diketahui, presiden melalui Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Menteri Keuangan Agus Martowardjojo “menggugat” DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Gugatan dilakukan melalui SKLN terkait pembelian divestasi tujuh persen saham PT NNT oleh pemerintah. Presiden menganggap kebijakan pembelian saham tujuh persen yang dilepas PT NNT itu murni kewenangan konstitusional pemerintah sesuai kewenangan yang diberikan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 23c, dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bukan kewenangan DPR. Gugatan SKLN ini karena DPR bersikeras bahwa pembelian dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari mereka. Pendapat ini dikuatkan oleh BPK yang mensyaratkan pembelian tersebut harus dilakukan melalui Peraturan Pemerintah yang sebelumnya juga harus mendapat persetujuan DPR sebagai pemegang hak keuangan.

Atas dasar ini, DPR kemudian mengirimkan surat Nomor PW.01/933/DPR RI/VI/2011 tanggal 28 oktober 2011 dan Nomor AG/9134/DPR RI/X/2011 yanggal 28 oktober 2011 kepada Menkeu dan Menteri ESDM yang menyatakan bahwa pembelian tujuh persen saham divestasi Newmont tahun 2010 harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Masalah penyertaan modal, Said mengatakan, penyertaan modal atau pembeliaan saham melalui strategi sales itu bukanlah penyertaan modal sementara, tapi itu tetap.

Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto Dapat Dukungan Ormas

admin — Wed, 25 Apr 2012 08:56:32 +0000

Suatu survei menunjukkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bisa menjadi presiden baru RI bila pemilihan umum digelar pada 1-12 Februari 2012. Prabowo mengalahkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Survei awal dilakukan untuk memilih 24 nama tokoh. Nama-nama berdasarkan abjad yakni; Aburizal Bakrie, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Boediono, Dahlan Iskan, Djoko Suyanto, Endriartono Sutarto, Hatta Rajasa, Hidayat Nurwahid, Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Megawati Soekarnoputri, Marzuki Alie, Muhaimin Iskandar, Pramono Anung, Pramono Edhie Wibowo, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Sri Mulyani, Sri Sultan, Suryadharma Ali, Surya Paloh, dan wiranto.

Hasilnya Prabowo Subianto berada di posisi urutan ke dua, Megawati Soekarnaputri berada di urutan paling atas dengan suara 29 persen. Dalam survei yang digelar ini, akhirnya LSI mencoba mengerucutkan kembali menjadi dua nama yakni Prabowo dan Aburizal. Dengan asumsi, Megawati tak lagi maju dalam pemilihan presiden. Meski sejumlah tokoh yang muncul melalui beragam hasil survei akhir-akhir ini, meski mendapat dukungan responden yang tinggi, belum tentu bisa dicalonkan. belum ada di antara survei yang ada itu menyebutkan satu partai pun mendapat skor elektabilitas di atas 20 persen.

Di luar dari hasil survei,Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) mendukung penuh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk maju pada Pemilihan Umum Presiden 2014 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Umum GRIB Hercules Rozario Marshal kepada wartawan usai pemberian bantuan kepada korban kebakaran di Pasar Baru, Jakarta Pusat, Minggu (25/2/2012). Menurut Hercules, Prabowo mempunyai sikap bijaksana, arif, dan bertanggungjawab. Karena itu sangat pantas putra begawan ekonomi Soemitro itu diusung sebagai calon presiden 2014. ”Pak Prabowo sudah kaya dari sananya, jadi tidak mungkin korupsi,” ungkapnya.

PKS Menyatakan Diri Keluar Dari Koalisi Pemerintahan

admin — Tue, 24 Apr 2012 08:44:28 +0000

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. Dan Tterkait hal tersebut, PKS menyatakan siap keluar dari koalisi pemerintahan.

Menurut Refrizal Ketua DPP PKS, mengatakan agar kader PKS tetap menerapkan keputusan mukernas, baik di dalam maupun jika harus berada di luar koalisi. Presiden PKS dalam orasi politiknya pada penutupan Mukernas di Medan menegaskan kembali kesiapan PKS untuk menempati posisi apapun.

Refrizal mengatakan, PKS tak takut berada di luar pemerintahan. Dia mengklaim PKS telah siap beroposisi. Karena dalam membangun bangsa ini PKS pernah berada dalam posisi koalisi maupun di luar. Bila memang harus menyudahi posisi dalam koalisi, itu adalah sebuah realitas yang harus dipilih. Presiden PKS menyampaikan sudah cukup kita menjadi teman yang baik, sudah tuntas tugas kita dalam menjaga musyarokah, PKS harus lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat diatas semuanya. Presiden PKS juga menyampaikan bahwa kita bekerja untuk rakyat, demi kejayaan bangsa, tak perlu terpengaruh dengan sekelompok orang yang berkutat dengan angka-angka.

Meski saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi satu jatah menteri PKS, yaitu Suharna Surapratana sebagai Menristek. Namun, hingga saat ini PKS masih berada dalam koalisi pemerintahan di bawah SBY. Sejatinya, bukan kali ini saja PKS mengancam akan keluar dari koalisi. Pada saat perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKS juga mengeluarkan ancaman yang sama jika ada menterinya yang dibuang.

Ribuan Pengunjuk Rasa Penuhi Tahrir Square Menolak Calpres Mesir Dari Dewan Militer

admin — Mon, 23 Apr 2012 09:14:53 +0000

Jumat pagi, ribuan pengunjuk rasa dari Ikhwanul Muslimin berkumpul di Tahrir Square, Kairo, Mesir. Mereka berunjuk rasa menolak penolakan kepada calpres Mesir asal Ikhwan yang didiskualifikasi mengikuti pemilu 23-24 Mei mendatang. Mereka juga memprotes calon yang berasal dari dewan militer dan pejabat yang pernah berada di era pemerintahan Hosni Mubarak.

Para demonstran berunjuk rasa dengan berjalan kaki di sepanjang jalan raya utama Kairo menuju Tahrir Square . Diperkirakan ada sekitar 15 aktivis yang emutuskan untuk berjalan kaki dari kota asal mereka di Suez. Mereka beralasan, perjuangan mereka menunjukkan komitmen untuk perjuangan mereka terhadap reformasi politik dan mengakhir kekuasaan dewan militer. Bahkan salah satu demostran mengatakan, hal ini mereka lakukan untuk menunjukan kepada dewan militer bahwa , jika seseorang berjalan jauh untuk suatu alasan, maka bukan tidak mungkin ia akan melakukan hal lain untuk alasan yang sama.

Aksi demo ribuan orang ini sebagai bentuk protes karena karena didiskualifikasinya calpres Mesir Ihwan, Khairat Al-Shater. Memang sejak Mubarak digulingkan, protes merupakan salah satu bentuk menyuarakan aspirasi. Terkadang mereka mementaskan demonstrasi menuntut perbaikan upah dan menekan reformasi politik. Karena politik seperti itu sangat jarang terjadi di bawah kepemimpinan Mubarak. Pada era Mubarak, pertemuan lebih dari lima orang dapat ditangkap karena tidak dibenarkan undang-undang.

Sebenarnya pemilihan presiden sendiri baru akan dilaksanakan pada 23-24 Mei mendatang. Dan disaat yang sama, tentara mengatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada presiden terpilih sebelum 1 Juli. Namun nyatanya masih banyak warga Mesir yang ragu perubahan politik ini dapat berjalan dengan lancar. Pasalnya calpres Mesir pilihan mereka telah didiskualifikasi. Dan jika presiden yang terpilih nanati berasal dari dewan militer, ditakutkan keadan tidak akan pernah berubah.

Unjuk rasa tolak kenaikan BBM di Solo

admin — Fri, 20 Apr 2012 02:21:02 +0000

Unjuk rasa penolakan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak berlangsung 150 meter dari gedung Balaikota Surakarta Senin (26/3/2012). Wakil Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, dengan masih berbaju dinas, meluangkan waktu datang ke lokasi.Tak hanya menyaksikan demo, Hadi juga sempat menyampaikan orasi.

Di depan massa, Hadi yang belakangan ini menjadi lebih sibuk setelah sang Wali Kota Joko Widodo alias Jokowi memilih menjadi calon gubernur DKI Jakarta menegaskan, bahwa dia turut menolak kenaikan harga BBM. “Aksi menolak BBM diharapkan tidak menjadi ajang mencari popularitas, dan kami yakin kenaikan BBM akan menyengsarakan rakyat.”

Massa terdiri dari massa buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, BEM mahasiswa, dan elemen masyarakat. Mereka melakukan aksi teatrikal dan long march dari Bundaran Gladag dan Ngarsopura menuju Gedung Bank Indonesia.

Aksi pembakaran boneka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terbuat dari jerami ikut mewarnai unjuk rasa tersebut seusai aksi teatrikal. Pembakaran terjadi di depan kantor Bank Indonesia di Jalan Sudirman, Solo. Hujatan dan kecaman ditujukan terhadap pemerintah, dan mereka menolak tegas kenaikan harga BBM yang rencananya akan bergulir pekan depan.

Menurut Foke, Stok Beras Jakarta Aman

admin — Thu, 19 Apr 2012 02:10:27 +0000

Hingga Oktober mendatang, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjamin stok beras untuk Jakarta tetap aman “Bulog menjamin masih memiliki stok cukup hingga Oktober sehingga kami menjamin harga tetap akan terkendali,” kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, saat jumpa pers di Balaikota, Jakarta, Jumat (16/3/2012).

Ia mengimbau kepada warga Jakarta tetap tenang dan tidak menimbun beras mengingat stok beras tetap aman. Harganya tetap pada harga Rp 6.600 untuk jenis beras IR 364.

Sedangkan untuk beberapa jenis sayur-mayur, terutama cabe kering, ada kemungkinan mengalami kenaikan harga. Hal ini bukan disebabkan dampak dari rencana kenaikan harga BBM melainkan karena faktor musiman.

Ditegaskan oleh Fauzi Bowo, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pihak terkait menjamin agar suplai barang di Jakarta akan tetap cukup.

“Pengamanan jalur distribusi dan stok-suplai akan diupayakan agar tetap terjamin sesuai kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Hadi, KONI harus berani bersikap tegas

admin — Wed, 18 Apr 2012 02:36:02 +0000

Hadi Rudyatmo, mantan anggota Komite Normalisasi PSSI, mendukung rencana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mengambil alih PSSI. Hadi berpendapat, bahwa terobosan dan sikap tegas dibutuhkan dalam menangani PSSI.

“Jika rekonsiliasi tidak juga tercapai, KONI harus berani mengambil alih PSSI. Setelah itu gelar Kongres Luar Biasa, karena kalau yang menggelar PSSI yang sekarang berkuasa atau Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia, maka sama saja. Tidak akan rampung dualismenya,” kata Hadi Rudyatmo.

Sekalipun PSSI nanti kena sanksi, langkah ini harus dicoba untuk menyelesaikan kemelut yang ada, karena persoalan yang berlarut-larut akan menghambat prestasi sepak bola Indonesia..