Rencana Kemendikbud Mengganti Status RSBI Dengan Sekolah Kategori Mandiri

Kemendikbud

Kemendikbud

Akil Mochtar, kini berprofesi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak mengakali putusan mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Akil berpendapat terkait rencana Kemendikbud untuk mengganti status RSBI dengan Sekolah Kategori Mandiri (SKM). Akil menilai, bila hanya berganti nama dan pada praktiknya masih memungut dana dari masyarakat, hal itu sama saja tidak akan berguna.

Padahal, salah satu tujuan putusan menghilangkan pungutan karena membebani masyarakat. Menurutnya, untuk melaksanakan putusan MK tidaklah rumit. Cukup memperlakukan sekolah berlabel RSBI sama dengan sekolah negeri lainnya.

Terkait Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal RSBI, Akil menyebutkan bahwa aturan tersebut otomatis tidak berlaku. Akil mengimbau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh bisa meneladani sikap Presiden dalam menyikapi putusan MK mengenai pembubaran BP Migas.

Apabila masih ada sekolah-sekolah yang menjalankan model RSBI, maka akan berurusan langsung dengan KPK. Karena praktik pungutan mengatasnamakan RSBI bisa dianggap melakukan korupsi. Jika ada yang nekat melakukannya, dia yakin hal itu akan cepat ketahuan.

Sebab, setiap pengelolaan keuangan sekolah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sementara itu, Menteri Nuh meminta, semua kalangan tidak mengecam model SKM. Karena baru sebatas wacana.

RSBI pantas dibubarkan lantaran memperlakukan siswa secara diskriminatif. Peningkatan kualitas pendidikan bisa dilakukan tanpa ada nama RSBI. “RSBI tidak identik dengan maju atau mutunya sebuah pendidikan,” ungkapnya.

Rencana Kemendikbud Mengganti Status RSBI Dengan Sekolah Kategori Mandiri

Keyword              :               Kemendikbud

Akil Mochtar, kini berprofesi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak mengakali putusan mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Akil berpendapat terkait rencana Kemendikbud untuk mengganti status RSBI dengan Sekolah Kategori Mandiri (SKM). Akil menilai, bila hanya berganti nama dan pada praktiknya masih memungut dana dari masyarakat, hal itu sama saja tidak akan berguna.

Padahal, salah satu tujuan putusan menghilangkan pungutan karena membebani masyarakat. Menurutnya, untuk melaksanakan putusan MK tidaklah rumit. Cukup memperlakukan sekolah berlabel RSBI sama dengan sekolah negeri lainnya.

Terkait Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal RSBI, Akil menyebutkan bahwa aturan tersebut otomatis tidak berlaku. Akil mengimbau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh bisa meneladani sikap Presiden dalam menyikapi putusan MK mengenai pembubaran BP Migas.

Apabila masih ada sekolah-sekolah yang menjalankan model RSBI, maka akan berurusan langsung dengan KPK. Karena praktik pungutan mengatasnamakan RSBI bisa dianggap melakukan korupsi. Jika ada yang nekat melakukannya, dia yakin hal itu akan cepat ketahuan.

Sebab, setiap pengelolaan keuangan sekolah diaudit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sementara itu, Menteri Nuh meminta, semua kalangan tidak mengecam model SKM. Karena baru sebatas wacana.

RSBI pantas dibubarkan lantaran memperlakukan siswa secara diskriminatif. Peningkatan kualitas pendidikan bisa dilakukan tanpa ada nama RSBI. “RSBI tidak identik dengan maju atau mutunya sebuah pendidikan,” ungkapnya.